Penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis demokrasi secara intens bersinggungan dengan publik sebagai salah satu komponen utamanya sehingga menuntut suatu pertanggungjawaban logis terhadap rayat, pertanggungjawaban ini diimplementasikan dalam wujud transparasi.
Didalam demokrasi masalah seperti keluasan cakupan, transparansi, control terhadap aenda yang dilaksanakan para wakil rakyat semakin menjadi sebuah kebutuhan. Masalah yang banyak ini telah semakin menemukan jalan keluar seiringnya perkembangan teknologi yang ada, khususnya dalam bidang informasi. Contohnya adalah internet, internet yang biasa digunakan oleh orang-orang untuk sarana hiburan seperti mendownload lagu-lagu dan film-film bergenre drama, komedi, aksi dan yang lainnya atau untuk jaringan sosial seperti twitter, facebook, yahoo mesengger dan yang lainnya. Internet yang sebagai inovasi teknologi informasi membuat suatu perkembangan yang merupakan sebuah jenis mekanisme pemerintahan yang disebut Electronic Government atau yang biasa disebut E-Government.
Secara singkat E-Government dapat didefinisikan sebagai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan proses-proses bisnis yang terjadi dalam birokrasi pemerintahan. Prinsip e-government sendiri dapat dikatakan bukan hal baru karena lembaga pemerintahan adalah pengguna komputer yang paling awal. Namun perkembangan global internet yang mengintegrasikan teknologi komunikasi dan informasi secara efektif serta dikombinasikan dengan gerakan untuk mereformasi administrasi publik yang dikenal dengan New Public Management menjadikan pemicu munculnya e-government.
E-Government makin berkembang seiring kebutuan masyarakat akan informasi. Sisi-sisi yang tadinya jarang diketahui atau bahkan tidak diketahui oleh masyarakat yang berhubungan dengan kinerja pemerintah, dengan adanya E-Government masyarakat akan mengetahui dan dapat berpartisipasi untuk mengontrol agenda public yang semakin terbuka.
Kaitannya antara e-government dan demokrasi terletak pada tujuan dari demokrasi itu sendiri dan bagaimana kemungkinan pencapaian atas itu terselenggara melalui e-government. Kesulitan yang didapat dari demokrasi perwakilan ini adalah desentralisasi peran politik warganegara kepada wakil rakyatnya, akibat sejumlah faktor, penyampaian kepentingan dari warganegara tidak terselenggara secara maksimal, untuk itu diperlukan terobosan baru bagaimana warganegara dapat menentukan kinerja fungsi input pemerintahan. E-Government membuka kesempatan tersebut.
Steven N. Clift menunjukkan sejumlah tujuan yang inheren di dalam demokrasi dan kaitannya dengan E-Government. Antara lain adalah :
1. Kepercayaan dan Akuntabilitas. Jika diajukan pertanyaan kepada warganegara seputar apa yang mereka inginkan dari pemerintah, maka akan diperoleh jawaban mayoritas seputar keinginan terbentukan pemerintah yang didasarkan trust dan akuntabilitas.
2. Legitimasi dan Pemahaman. E-Government menyediakan kesempatan bagi pemerintah guna menjelaskan dan mendemonstrasikan legitimasi mereka. Mereka juga dapat menyediakan pendidikan sipil mendasar secara online, yang pada satu titik, akan meningkatkan pemahaman warganegara akan tanggung jawab pemerintah. Satu hal yang sangat menarik bagi publik adalah penggunaan uang Negara. Di India misalnya, tersedia situs www.indiabudget.nic.id . Situs tersebut menjelaskan asal-usul uang Negara (misalnya dari pajak dan pendapatan lain), lalu ke mana uang-uang tersebut mengalir.
3. Layanan dan Kepuasan WargaNegara. Peningkatan kepuasan warganegara akan layanan pemerintah tercipta lewat demokrasi partisipatoris. Di level minimal, pemerintah perlu mendesain layanan dan transaksi online dalam hal input politik. What does people wants, kiranya demikian slogannya. Tidak hanya itu, pemerintah juga dapat merangkum tanggapan (feedback) dari warganegara atas kinerja mereka selama ini.
4. Jangkauan Akses. Pemerintah mengupayakan sebesar-besarnya upaya penyebarluasan aktivitas mereka ke kalangan warganegara. Ini misalnya melalui teknik E-Mail Newsletter. Dalam teknologi ini, pemerintah mengirim informasi kerja mereka ke alamat-alamat email warganegara secara otomatis. Informasi tersebut telah diklasifikasi sehingga mirip “Koran”. Di Jepang, sebagai contoh, Perdana Menteri Koizumi menerbitkan M-Magazine yang sudah mencapai 2 juta pelanggan. Isi dari M-Magazine adalah perkabaran lewat email yang berisikan aktivitas si perdana menteri berikut anggota-anggota kabinetnya. Demikian pula, presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad memiliki portal sendiri yang berisikan percakapannya dengan warganegara Iran dan penduduk dunia. Portal tersebut juga memampangkan surat-surat dari para pembaca website seputar keluhan dan keingan mereka dari pemerintah Ahmadinejad.
5. Perwakilan Efektif dan Pembuatan Keputusan. Kini studi-studi seputar E-Government telah dilakukan oleh parlemen, legislatur, dewan kota, dan para pejabat public dipilih berikut staffnya. Ini merupakan indikasi upaya penguatan partisipasi warganegara. Legislatur, sebelum melakukan rapat rancangan undang-undang, dapat saja menerbitkan polling di situsnya seputar langkah yang sebaiknya dilakukan. Pilihan publik dapat terlihat lewat respon atas polling-nya tersebut.
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Referensi :
- Steven N. Clift, Representation and Citizen Engagement in the Information Age, (United Nation: UNPAN/DESA, 2004)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar